Mahasiswa Papua atas nama Hanes Selegani |
Mahasiswa Papua atas nama Hanes Selegani |
KnpbnewsTimika---Mahasiswa Papua atas nama Hanes Selegani, Asal Suku Moni Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhamadiah Jayapura ditabrak oleh Orang Tak dikenal (OTK), pada hari jumat tanggal 28 Agustus 2015 Kemarin, pada Pukul 10.20 malam Wpb.
Tabrakan tersebut, dilakukan oleh OTK terhadap saudara Hanes Selegani Mahasiswa Stikom Muhammapiyah Jayapura semester V. Korban Selegani lahir di Bilogai 17 januari 1989.di kabupaten Intan Jaya Papua.
Awalnya korban tersebut, pulang dari Jayapura tinggalkan bangku studynya tujuan untuk minta uang kuliah kepada keluarganya di Timika, kejadia pada hari jumat tanggal 28 agustus 2015 sekitar jam 10.20 malam kemarin.
Hanes Selegani sempat minta ijin kepada keluarganya bahwa di mau pergi minta uang sama keluarga nya yang ada di timika indah. Lanjut dalam perjalanannya jalan kaki sampai di depan gereja kategral tiga raja terjadilah ketabrakan terhadap Hanes Selegani.
Kemudian pelakunya pergi melarikan diri dengan mobil ada salah satu polisi yang melihat dan mengejarkannya sampai mendapatkan pelakunnya di dalam mobil koperasi itu ada sekitar 7 orang tetapi sayangnya polisi ini tidak mengambil tindakan sesuai dengan prosedur hokum.
Tetapi mala polisi membiarkan mereka lari. Kemudian mayatnya di antar pergi ke RSUD oleh para polisi lalu tidak dipublikasikan di media online ataupun di media cetak,selama 2 hari korban tertinggal begitu saja di RSUD di kamar mayat.
Setelah hari minggu tanggal 30 agustus 2015, ada salah satu orang rupanya polisi datang di sektoral kompleks korban lalu menanyakan sama Yermias Ulau bahwa ada orang yang hilang disini k?
Lalu Yeremias mengiyakannya,terus polisi itu mengatakan bahwa ada salah satu orang papua tetapi orang gunung yang di tabrak oleh mobil korbannya masih ada di RSUD.
Yeremias langsung pergi ke RSUD SP IV. Yeremias masuk dan mendapatkannya korban akhirnya Yeremias menelpon kepada keluarganya di sektoral.
Keluarga Hanes Selegani pergi dan bawah pulang jenasanya di rumah korban di jalan sektoral Timika jenasah sampai hari ini belum di makamkan hingga besok tanggal 1 September 2015 rencana akan dimakamkan.
Dan surat Visum dari pihak RSUD diserahkan kepada pihak kepolisian sampai saat ini belum ada di tangan keluarga korban. (KNPB dan PRD Timika)
54 tahun Papua Barat dianeksasikan ke dalam NKRI sejak 1 Mei 1963, awal mulainya Pembunuhan Penindasan pemusnahan Ras melanesia di Papua Barat secara sistematis, masif dan terustruktur dilakukan oleh negara di tanah ini. Rakyat Papua Barat tidak memiliki Ruang Demokrasi untuk menyampaikan pendapat secara bebas atau mengexpresikan keinginanya sesui dengan hati nurani. Hak politik terus dibungkam, hak ekonomi terus curi, hak sumber daya alam dimilikinya terus diexplorsi, hak tanah adat terus dirampas dan hak untuk hidup dibatasi dengan paksa menggunakan alat negara, dengan stikmanisai OPM, GPK Separatis dan KKB.
Tidak ada ruang bagi rakyat Papua Barat,untuk hidup secara bebas menikmati kekayaan yang melimpa di tanah ini. Segala bentuk dan siasat kolonial Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Rakyat West Papua harus menolak setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan rekayasa.Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana. Sebab, rakyat West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori West Papua.
Disisi lain semakin kita ditindas dan dibunuh semaikn maju perjuangan kita. Dukungan dan solidaritas masyarakat internasional terhadap perjuagan rakyat papua untuk keluar dari penindasan dan penjajahan klonialisme Indonesia saat ini menjadi perhatian serius oleh masyarakat internasional. Kesadaran saudara saudari kita di Melanesia lebih khusus dan secara umum Negara-negara kawasan di pasifik sudah memahami atas pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini telah terbukti dengan ditetapkan Isu West Papua menjadi salah satu agenda dari 4 (Empat) agenda utama yang akan dibahas dalam forum pasifik Island Forum (PIF) pada tanggal 7-11 September 2015 di Port Moresby PNG. Ada 3 (Tiga) isus west papua yang menjadi agenda utama dalam pertemuan komite yang disampaikan oleh sekertaris jendral PIF adalah.
1. Masalah pelanggaran HAM di Papua Barat
2. Pembentukan Tim atau Misi pencari fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya
3. Mendorong dan mengangkat ISU Self Determination ( hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat Ke Dekolonisasi.
Maka menyikapi beberapa hal tersebut diatas kami Badan Pengurus komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat daerah (PRD) wilayah Mimika melakukan Aksi ditempat dalam rangka penandatanganan petisi dukungan menuju PIF maka mengundang semua Orang Papua untuk ikut hadir dalam kegiatan yang akan di selenggarakan pada :
Hari : Selasa 01 September 2015
Jam : 09 : 00 Wpb Sampai selesai
Tempat : Kantor KNPB dan PRD wilayah Bomberay.
Demikian seruan Aksi dan atas kehadirannya di sampaikan terimakasih
Timika,29 Agustus 2015
Koordinator Lapangan
YANTO AWERKION SEM UKAGO
Ketua I KNPB Timika Sekjen Umum KNPB Timika
PARLEMEN RAKYAT DAERAH PRDM MIMIKA
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT KNPB WILAYAH MIMIKA.
ABIHUT DEGEI STEVEN ITLAY
Ketua Umum PRD wilayah Mimika. Ketua Umum KNPB wilayah Mimika.
54 tahun Papua Barat dianeksasikan ke dalam NKRI sejak 1 Mei 1963, awal mulainya Pembunuhan Penindasan pemusnahan Ras melanesia di Papua Barat secara sistematis, masif dan terustruktur dilakukan oleh negara di tanah ini. Rakyat Papua Barat tidak memiliki Ruang Demokrasi untuk menyampaikan pendapat secara bebas atau mengexpresikan keinginanya sesui dengan hati nurani. Hak politik terus dibungkam, hak ekonomi terus curi, hak sumber daya alam dimilikinya terus diexplorsi, hak tanah adat terus dirampas dan hak untuk hidup dibatasi dengan paksa menggunakan alat negara, dengan stikmanisai OPM, GPK Separatis dan KKB.
Tidak ada ruang bagi rakyat Papua Barat,untuk hidup secara bebas menikmati kekayaan yang melimpa di tanah ini. Segala bentuk dan siasat kolonial Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Rakyat West Papua harus menolak setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan rekayasa.Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana. Sebab, rakyat West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori West Papua.
Disisi lain semakin kita ditindas dan dibunuh semaikn maju perjuangan kita. Dukungan dan solidaritas masyarakat internasional terhadap perjuagan rakyat papua untuk keluar dari penindasan dan penjajahan klonialisme Indonesia saat ini menjadi perhatian serius oleh masyarakat internasional. Kesadaran saudara saudari kita di Melanesia lebih khusus dan secara umum Negara-negara kawasan di pasifik sudah memahami atas pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini telah terbukti dengan ditetapkan Isu West Papua menjadi salah satu agenda dari 4 (Empat) agenda utama yang akan dibahas dalam forum pasifik Island Forum (PIF) pada tanggal 7-11 September 2015 di Port Moresby PNG. Ada 3 (Tiga) isus west papua yang menjadi agenda utama dalam pertemuan komite yang disampaikan oleh sekertaris jendral PIF adalah.
1. Masalah pelanggaran HAM di Papua Barat
2. Pembentukan Tim atau Misi pencari fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya
3. Mendorong dan mengangkat ISU Self Determination ( hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat Ke Dekolonisasi.
Maka menyikapi beberapa hal tersebut diatas kami Badan Pengurus komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat daerah (PRD) wilayah Mimika melakukan Aksi ditempat dalam rangka penandatanganan petisi dukungan menuju PIF maka mengundang semua Orang Papua untuk ikut hadir dalam kegiatan yang akan di selenggarakan pada :
Hari : Selasa 01 September 2015
Jam : 09 : 00 Wpb Sampai selesai
Tempat : Kantor KNPB dan PRD wilayah Bomberay.
Demikian seruan Aksi dan atas kehadirannya di sampaikan terimakasih
Timika,29 Agustus 2015
Koordinator Lapangan
YANTO AWERKION SEM UKAGO
Ketua I KNPB Timika Sekjen Umum KNPB Timika
PARLEMEN RAKYAT DAERAH PRDM MIMIKA
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT KNPB WILAYAH MIMIKA.
ABIHUT DEGEI STEVEN ITLAY
Ketua Umum PRD wilayah Mimika. Ketua Umum KNPB wilayah Mimika.
54 tahun Papua Barat dianeksasikan ke dalam NKRI sejak 1 Mei 1963, awal mulainya Pembunuhan Penindasan pemusnahan Ras melanesia di Papua Barat secara sistematis, masif dan terustruktur dilakukan oleh negara di tanah ini. Rakyat Papua Barat tidak memiliki Ruang Demokrasi untuk menyampaikan pendapat secara bebas atau mengexpresikan keinginanya sesui dengan hati nurani. Hak politik terus dibungkam, hak ekonomi terus curi, hak sumber daya alam dimilikinya terus diexplorsi, hak tanah adat terus dirampas dan hak untuk hidup dibatasi dengan paksa menggunakan alat negara, dengan stikmanisai OPM, GPK Separatis dan KKB.
Tidak ada ruang bagi rakyat Papua Barat,untuk hidup secara bebas menikmati kekayaan yang melimpa di tanah ini. Segala bentuk dan siasat kolonial Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Rakyat West Papua harus menolak setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan rekayasa.Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana. Sebab, rakyat West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori West Papua.
Disisi lain semakin kita ditindas dan dibunuh semaikn maju perjuangan kita. Dukungan dan solidaritas masyarakat internasional terhadap perjuagan rakyat papua untuk keluar dari penindasan dan penjajahan klonialisme Indonesia saat ini menjadi perhatian serius oleh masyarakat internasional. Kesadaran saudara saudari kita di Melanesia lebih khusus dan secara umum Negara-negara kawasan di pasifik sudah memahami atas pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini telah terbukti dengan ditetapkan Isu West Papua menjadi salah satu agenda dari 4 (Empat) agenda utama yang akan dibahas dalam forum pasifik Island Forum (PIF) pada tanggal 7-11 September 2015 di Port Moresby PNG. Ada 3 (Tiga) isus west papua yang menjadi agenda utama dalam pertemuan komite yang disampaikan oleh sekertaris jendral PIF adalah.
1. Masalah pelanggaran HAM di Papua Barat
2. Pembentukan Tim atau Misi pencari fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya
3. Mendorong dan mengangkat ISU Self Determination ( hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat Ke Dekolonisasi.
Maka menyikapi beberapa hal tersebut diatas kami Badan Pengurus komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat daerah (PRD) wilayah Mimika melakukan Aksi ditempat dalam rangka penandatanganan petisi dukungan menuju PIF maka mengundang semua Orang Papua untuk ikut hadir dalam kegiatan yang akan di selenggarakan pada :
Hari : Selasa 01 September 2015
Jam : 09 : 00 Wpb Sampai selesai
Tempat : Kantor KNPB dan PRD wilayah Bomberay.
Demikian seruan Aksi dan atas kehadirannya di sampaikan terimakasih
Timika,29 Agustus 2015
Koordinator Lapangan
YANTO AWERKION SEM UKAGO
Ketua I KNPB Timika Sekjen Umum KNPB Timika
PARLEMEN RAKYAT DAERAH PRDM MIMIKA
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT KNPB WILAYAH MIMIKA.
ABIHUT DEGEI STEVEN ITLAY
Ketua Umum PRD wilayah Mimika. Ketua Umum KNPB wilayah Mimika.
54 tahun Papua Barat dianeksasikan ke dalam NKRI sejak 1 Mei 1963, awal mulainya Pembunuhan Penindasan pemusnahan Ras melanesia di Papua Barat secara sistematis, masif dan terustruktur dilakukan oleh negara di tanah ini. Rakyat Papua Barat tidak memiliki Ruang Demokrasi untuk menyampaikan pendapat secara bebas atau mengexpresikan keinginanya sesui dengan hati nurani. Hak politik terus dibungkam, hak ekonomi terus curi, hak sumber daya alam dimilikinya terus diexplorsi, hak tanah adat terus dirampas dan hak untuk hidup dibatasi dengan paksa menggunakan alat negara, dengan stikmanisai OPM, GPK Separatis dan KKB.
Tidak ada ruang bagi rakyat Papua Barat,untuk hidup secara bebas menikmati kekayaan yang melimpa di tanah ini. Segala bentuk dan siasat kolonial Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Rakyat West Papua harus menolak setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang penuh dengan rekayasa.Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan Indonesia di West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana. Sebab, rakyat West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam perspektif West Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak Pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan kapitalisme di teritori West Papua.
Disisi lain semakin kita ditindas dan dibunuh semaikn maju perjuangan kita. Dukungan dan solidaritas masyarakat internasional terhadap perjuagan rakyat papua untuk keluar dari penindasan dan penjajahan klonialisme Indonesia saat ini menjadi perhatian serius oleh masyarakat internasional. Kesadaran saudara saudari kita di Melanesia lebih khusus dan secara umum Negara-negara kawasan di pasifik sudah memahami atas pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini telah terbukti dengan ditetapkan Isu West Papua menjadi salah satu agenda dari 4 (Empat) agenda utama yang akan dibahas dalam forum pasifik Island Forum (PIF) pada tanggal 7-11 September 2015 di Port Moresby PNG. Ada 3 (Tiga) isus west papua yang menjadi agenda utama dalam pertemuan komite yang disampaikan oleh sekertaris jendral PIF adalah.
1. Masalah pelanggaran HAM di Papua Barat
2. Pembentukan Tim atau Misi pencari fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya
3. Mendorong dan mengangkat ISU Self Determination ( hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat Ke Dekolonisasi.
Maka menyikapi beberapa hal tersebut diatas kami Badan Pengurus komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat daerah (PRD) wilayah Mimika melakukan Aksi ditempat dalam rangka penandatanganan petisi dukungan menuju PIF maka mengundang semua Orang Papua untuk ikut hadir dalam kegiatan yang akan di selenggarakan pada :
Hari : Selasa 01 September 2015
Jam : 09 : 00 Wpb Sampai selesai
Tempat : Kantor KNPB dan PRD wilayah Bomberay.
Demikian seruan Aksi dan atas kehadirannya di sampaikan terimakasih
Timika,29 Agustus 2015
Koordinator Lapangan
YANTO AWERKION SEM UKAGO
Ketua I KNPB Timika Sekjen Umum KNPB Timika
PARLEMEN RAKYAT DAERAH PRDM MIMIKA
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT KNPB WILAYAH MIMIKA.
ABIHUT DEGEI STEVEN ITLAY
Ketua Umum PRD wilayah Mimika. Ketua Umum KNPB wilayah Mimika.
Kami kami mengajak semua rakya Papua di Mimika dan juga papua lain berdoa untuk semua situasi di Papua. Rakyat Papua harus cinta Perdamaian dan hidup dalam Kasih . Orang asli Papua menuntut ke Merdekaan tapi bukan dengan sakit hati yang menimbulkan kekerasan yang berdampak kepada tindakan anarkis atau kriminal.Injil Yesus sudak masuk sampai di daerah-daerah terpenci di Papual. Rakyat mengenal Yesus sebagai Yuru Selamat semua manusia di dunia, termasuk Rumpun Melanesis dan Rumpun Melayu rumpun -rumpun lain di dunia. Rakyat Papua rumpun Melanesia yang mau keluar dari bangsa Indonesia rumpun Melayu itu bukan sebuah kesalahan tapi itu sebuah Kebenaran Sejarah yang direstui oleh Tuhan.
Banyak orang Papua sampai saat ini masih merasa takut, atau merasa alergi dengan nama -nama wadah perjuangan rakyat Papua dalam perjuangan untuk mencapai sebuah hak Kemerdekaan. Ada beberapa Pendeta oranag asli Papua di Timika melihat mereka takut, mereka merasah
Gereja dan semua aktifis Papua Merdeka serta rakyat Papua berdoa saat bersama, atau doa rantai di rumah masing-masing.cepat menanggapi situasi yang sedang berkembang jangan kita termakan oleh isu yang tidak bertanggung jawab yang merugikan diri kita orang lain lebih khusus smua orang Papua.Orang Papua jangan jual harga diri Bangsa Papua rumpun Melanesia secara murahan karena tawaran pangkat atau uang. Tim doa kami doa dan Tuhan katakan orang Papua tegar tengkup walaupun ada banyak tanda yang menertai kita
Sekretariat PIF Dorong Tiga Isu Papua, Salah Satunya Dekolonisasi
Foto : Kepala Sekertariat FIP, Dame Meg Taylor (jubi) |
Jayapura, Jubi/KM
– Peningkatan kesadaran regional di Pasifik atas dugaan pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang terjadi di papua Barat selama ini, meyakinkan para
pakar sub komite wilayah Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik untuk
mengajukan isu Papua Barat ini sebagai salah satu isu utama dalam agenda
para Pemimpin Forum yang akan bertemu bulan depan di Papua Nugini
(PNG).
“Rekomendasi ini akan
dibahas minggu depan dalam pertemuan Komite Forum di Suva, Fiji.
Sekretariat juga menerima tiga rekomendasi dari beberapa kelompok
masyarakat sipil di region Pasifik untuk mengadvokasi resolusi damai dan
aman untuk masalah Papua Barat ini,” ujar Dame Meg Taylor, Kepala
Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik kepada Jubi melalui sambungan
telepon, Sabtu (8/8/2015).
Beberapa media di
Pasifik menyebutkan rekomendasi yang akan dibahas minggu depan ini
disodorkan setelah meningkatnya dukungan pada isu Papua Barat yang
muncul di berbagai media mainstream Pasifik dan media sosial.
Lanjut Dame Meg, sejak
pemimpin Pasifik mengeluarkan pernyataan tentang berbagai laporan
kekerasan di Papua Barat pada tahun 2006, para pendukung Papua Barat
mengklaim situasi Hak Asasi Manusia di Papua Barat semakin merosot.
“Sub-Komite mengakui
sejarah forum dan peran regional dalam membantu wilayah di Pasifik
mencapai hak mereka menentukan nasib sendiri,” kata Dame Meg.
Para pemimpin Pasifik,
kata Dame Meg, akan diminta untuk mempertimbangkan situasi di Papua
Barat dan secara terbuka mengungkapkan keprihatinan mereka atas situasi
Hak Asasi Manusia dan mendorong penyelesaian perbedaan antara semua
pihak dengan cara damai.
“Tiga tindakan yang
mungkin direkomendasikan ini termasuk misi pencari fakta ke Papua Barat
yang terdiri dari para menteri dari negara Pasifik, mendorong Papua
Barat masuk dalam daftar dekolonisasi dan memberikan sanksi terhadap
perusahaan-perusahaan Indonesia dan perusahaan pemerintah yang terbukti
melakukan pelanggaran hak asasi manusia,” tambah Dame Meg.
Forum Pasifik, kata Dame
Meg juga mempertimbangkan pilihan alternatif tambahan, yaitu
kemungkinan dialog politik dengan Indonesia melalui proses Dialog Post
Forum untuk membahas situasi HAM di Papua Barat. Dialog politik pada
tingkat menteri melalui Forum Menteri Luar Negeri dan Sekretariat Forum
Pasifik ini diharapkan bisa berlangsung singkat agar laporannya bisa
disampaikan pada pertemuan forum Pasifik berikutnya.
“Forum sadar, masalah
masalah Papua Barat berpotensi menciptakan ketegangan antara anggota
Forum dan juga dengan Indonesia, mengingat hubungan bilateral yang
dimiliki oleh anggota forum dengan dengan Indonesia,” tambah Dame Meg.
Keputusan apakah masalah
Papua Barat ini akan dibawa ke pertemuan para Pemimpin di Port Moresby
bulan depan akan ditentukan oleh Komite Pejabat Forum Pasifik (tabloidjubi.com).
Beberapa hari lalu kita mengaksikan dan memperingati awal rancangan pembunuhan bagi bangsa Papua yaitu lahirnya Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang menjadi panduan pelaksanaan Pepera 1969. genap 53 tahun Indonesia menginvasi Papua, merupakan bukti nyata konspirasi internasional yang membawa malapetaka ke Tanah Papua. Kami tidak akan berdiam diri dan akan terus melawan sampai Indonesia kembali ke tanah asal mereka. Papua bukan Indonesia dan Indonesia bukan Papua. Kita tetap berbeda sampai kapanpun.
Dan kita juga mengaksikan
perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945 dan sejarah itu tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau
menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan
17 Agustus 1945. Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam
kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara
wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal
12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah
ras Negroid, bangsa Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya
sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih rimitive
sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang
sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli
1945. Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam
proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda,
yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland
Nieuw-Guinea (Papua Barat). Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia
adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai
Amboina tanpa Papua Barat.
Perjuangan
Bangsa Papu juga sudah berkobar-kobar di Legional, Nasional dan Internasional
maka Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) dan Komite Nasional Papua Barat
menyelenggarakan kegaiatan PAMERAN LINTAS BANGSA (PLB) dalam rangka:
1. Menolak Awal
rancangan Pemusnahan Bagi Bangsa Papua pada tanggal 15 Agustus 1962.
2. Menyatakan
bahwa Papua bukan Indonesia dan Indonesia bukan Papua sesuai Deklarasi Negara
RI 17 Agustus 1945.
3. Mendukung
Pimpinan PIF yang mendukung dalam 3 (tiga) isu utama bagi Bangsa Papua.
4. Membuka
Kegiatan Pameran Lintas Bangsa (PBL) di Daerah Timika-Papua.
Kegiatan ini
akan diselenggarakan pada:
Hari : Kamis 20 Agustus 2015
Waktu : 09.00 Waktu Timika-Papua
Tempat :
Kantor PRD/KNPB Wilayah Bomberay Timika, Papua.
Demikian
seruan kami dang atas kedatangan kami menunggu dengan hati yang senang!
Timika, 16 Agustus 2015
KOORDINATOR LAPANGAN
Sem Ukago Son Tabuni
Ketua Sekertaris
Mengetahui
Media Nasional KNPB Wilayah Timika
Lembaga Refrentatif Bangsa Papua PRD
Timika
Abihud Degei Yanto
Awerkion
Ketua PRD Mimika Ketua I KNPB Timika
Pada tanggal 27 Agustus 2015 di depan Kantor KNPB dan PRD Kabupaten mimika di Bendungan di adakan Deklarasi penolakan untuk penjuan minuman keras di Kabupaten Mimika. Akibat pemasokan minuman keras di kota ini yang di fasilitasi oleh oknum -oknom tertentu selama ini merusak kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika , juga sudah menyebabkan banyak konflik di kota Timika.
- Ekonomi rumah tangga jadi tidak menentu sampai terjadi kekerasan dalam keluarga bahkan sampai merenggut nyawa dalam anggota keluarga.
- Hubungan keluarga- dengan keluarga jadi tidak harmonis, terjadi percekcokkan , bahkan tindak kekerasan dan sampai pembunuhan di lingkungan.
- terjadi perang suku dari ulah orang mabuk dengan mabuk saling tikam, yang menyebabkan jatuhnya korban.jiwa.di lingkungan.
- Penegakan aturan daerah yang semakin tidak jelas di sebabkan kepentingan kelompok tertentu.
- Penegakan aturan tertutup karena melindungi oknum tertentu karena kepentingan tertentu.
- Kebijakan Pemerintah memihak kepada pengusaha dari pada kenyamanan dan kebersamaan hidup rakyat yang banyak.
- semua pihak tahu bahwa penjualan minuman keras itu mengorbankan banyak orang tapi semua pihak menutup diri dalam permasalahan bersama .
Langganan:
Postingan (Atom)
Alkitab Hari Ini
Popular Posts
-
Portmoresby-Suarapasema.blogspot.com- Komunike dari forum empat puluh enam pulau Pasifik yang diselenggarakan 8-10 September 2015 PNG di ...
-
Ibadah Pembukaan Gerakan Doa Lintas Bangsa (GDLB) secara Nasional di mediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media ...
-
IBADAH PERAYAAN HUT KANTOR PRD & KNPB TIMIKA SEKALIGUS IBADAH LEPAS SAMBUT TAHUN BARU Timika-KNPB-News. Komite Nasional Pap...
-
Jayapura, Jubi – Insiden Karubaga mengakibatkan sembilan orang terluka tembak. Kesembilan korban ini telah dievakuasi ke Jayapura ...
-
Knpbnews, Timika— Korban pelaku penembakan, yang dilakukan oleh oknum Polisi Mimika Baru (MIRU), kejadian terjadi Pada 28 september 201...
-
Timika-KNPBNews: Hari ini selasa, 5 April 2016, Gabungan TNI/POLRI Timika-Papua Barat datang membubarkan Doa Lintas Bangsa Papua yang d...
-
P Sejak tadi malam, 17 Juli 2015, saya mengikuti berbagai pemberitaan di media massa yang terkesan menyudutk...