KOMISI AGAMA TIMIKA SERUKAN TINGKATKAN DOA RANTAI BAGI AKTIFIS DAN RAKYAT PAPUA UNTUK ULMWP KE FIP

Gereja dan semua aktifis Papua Merdeka serta rakyat Papua berdoa saat bersama, atau doa rantai di rumah masing-masing.cepat menanggapi situasi yang sedang berkembang jangan kita termakan oleh isu yang tidak bertanggung jawab yang merugikan diri kita orang lain lebih khusus smua orang Papua.

           Orang Papua jangan jual harga diri Bangsa Papua  rumpun Melanesia secara murahan karena tawaran pangkat atau uang. Tim doa kami doa dan Tuhan katakan orang Papua tegar tengkup walaupun ada banyak tanda yang menertai kita

Sekretariat PIF Dorong Tiga Isu Papua, Salah  Satunya Dekolonisasi

Foto : Kepala Sekertariat FIP, Dame Meg Taylor (jubi)

Jayapura, Jubi/KM – Peningkatan kesadaran regional di Pasifik atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di papua Barat selama ini, meyakinkan para pakar sub komite wilayah Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik untuk mengajukan isu Papua Barat ini sebagai salah satu isu utama dalam agenda para Pemimpin Forum yang akan bertemu bulan depan di Papua Nugini (PNG).

“Rekomendasi ini akan dibahas minggu depan dalam pertemuan Komite Forum di Suva, Fiji. Sekretariat juga menerima tiga rekomendasi dari beberapa kelompok masyarakat sipil di region Pasifik untuk mengadvokasi resolusi damai dan aman untuk masalah Papua Barat ini,” ujar Dame Meg Taylor, Kepala Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik kepada Jubi melalui sambungan telepon, Sabtu (8/8/2015).

Beberapa media di Pasifik menyebutkan rekomendasi yang akan dibahas minggu depan ini disodorkan setelah meningkatnya dukungan pada isu Papua Barat yang muncul di berbagai media mainstream Pasifik dan media sosial.

Lanjut Dame Meg, sejak pemimpin Pasifik mengeluarkan pernyataan tentang berbagai laporan kekerasan di Papua Barat pada tahun 2006, para pendukung Papua Barat mengklaim situasi Hak Asasi Manusia di Papua Barat semakin merosot.

“Sub-Komite mengakui sejarah forum dan peran regional dalam membantu wilayah di Pasifik mencapai hak mereka menentukan nasib sendiri,” kata Dame Meg.

Para pemimpin Pasifik, kata Dame Meg, akan diminta untuk mempertimbangkan situasi di Papua Barat dan secara terbuka mengungkapkan keprihatinan mereka atas situasi Hak Asasi Manusia dan mendorong penyelesaian perbedaan antara semua pihak dengan cara damai.

“Tiga tindakan yang mungkin direkomendasikan ini termasuk misi pencari fakta ke Papua Barat yang terdiri dari para menteri dari negara Pasifik, mendorong Papua Barat masuk dalam daftar dekolonisasi dan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia dan perusahaan pemerintah yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia,” tambah Dame Meg.

Forum Pasifik, kata Dame Meg juga mempertimbangkan pilihan alternatif tambahan, yaitu kemungkinan dialog politik dengan Indonesia melalui proses Dialog Post Forum untuk membahas situasi HAM di Papua Barat. Dialog politik pada tingkat menteri melalui Forum Menteri Luar Negeri dan Sekretariat Forum Pasifik ini diharapkan bisa berlangsung singkat agar laporannya bisa disampaikan pada pertemuan forum Pasifik berikutnya.

“Forum sadar, masalah masalah Papua Barat berpotensi menciptakan ketegangan antara anggota Forum dan juga dengan Indonesia, mengingat hubungan bilateral yang dimiliki oleh anggota forum dengan dengan Indonesia,” tambah Dame Meg.

Keputusan apakah masalah Papua Barat ini akan dibawa ke pertemuan para Pemimpin di Port Moresby bulan depan akan ditentukan oleh Komite Pejabat Forum Pasifik (tabloidjubi.com).